KoranTerkini.com — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penghapusan kuota impor dinilai sebagai langkah berani untuk membongkar dominasi kelompok tertentu dalam tata niaga pangan nasional. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menilai kebijakan ini bisa menjadi titik balik untuk membenahi sistem yang selama ini dinilai tidak adil dan rawan penyimpangan.
“Penghapusan kuota harus dimaknai sebagai koreksi besar terhadap sistem yang selama ini membuka ruang lebar bagi rente ekonomi dan praktik kartel. Tapi jangan berhenti di sana — harus ada reformasi menyeluruh agar kebijakan ini betul-betul pro-rakyat,” ujar Fauzi dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).
Fauzi menanggapi arahan Presiden dalam acara Sarasehan Ekonomi (8/4/2025) yang menyatakan bahwa sistem kuota impor harus dihapus agar tidak dikuasai segelintir pelaku usaha.
Lebih lanjut, Fauzi menekankan bahwa hilangnya kuota bukan berarti absennya kontrol negara. Justru sebaliknya, negara harus hadir dengan instrumen baru yang lebih akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Kita tidak bisa membiarkan pasar berjalan liar. Negara harus mengatur dengan cerdas: bisa lewat tarif progresif, sistem lelang terbuka untuk impor, hingga penguatan pengawasan agar tidak ada permainan di balik angka kebutuhan,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Ia juga menyinggung rentetan kasus korupsi yang menyeruak dari skema impor kuota, mulai dari komoditas bawang hingga daging. Menurutnya, ini bukti nyata bahwa sistem lama sudah tak relevan.
“Sudah saatnya kita akhiri era kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Ini bukan hanya soal pangan, tapi soal keadilan ekonomi. Jika benar-benar dijalankan dengan niat baik, penghapusan kuota bisa jadi pintu masuk menuju tata kelola yang lebih sehat dan berpihak pada rakyat kecil,” pungkasnya.
