KoranTerkini.com – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR. Mereka menilai proyek warisan Presiden Joko Widodo ini tidak mendesak dan sebaiknya ditunda demi fokus pada kesejahteraan rakyat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk melanjutkan proyek tersebut. Menurutnya, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah memastikan stabilitas ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang menantang.
“Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda atau mengurangi anggaran IKN karena memang tidak ada urgensinya,” kata Nasir dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.
Ia menyoroti dampak ekonomi dari efisiensi anggaran yang berpotensi memicu gejolak sosial. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang terdampak karena proyek infrastruktur melambat.
“Misalnya, penjual pasir yang tidak bisa menjual dagangannya karena proyek berhenti. Ini juga harus diperhitungkan,” tambahnya.
Penundaan IKN Dinilai Keputusan Tepat
Dukungan serupa juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya. Menurutnya, pemblokiran anggaran pembangunan IKN adalah langkah logis yang diambil Prabowo.
“Jika negara mengalami kesulitan anggaran atau ada program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, maka menunda IKN bukanlah keputusan yang salah. Bukankah tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk kesejahteraan rakyat?” ujar Indra dalam keterangan tertulis, Senin (10/2).
Meski demikian, Indra mengapresiasi rencana Prabowo yang tetap menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028, satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir. Ia menilai langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak terburu-buru dan lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi.
“Bayangkan jika IKN dipaksakan pindah pada 17 Agustus 2024, lalu ASN harus langsung menetap di sana. Dampaknya bukan hanya materiil, tetapi juga kemanusiaan,” jelasnya.
Pemblokiran Anggaran Bersifat Sementara
Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa pemblokiran anggaran bersifat sementara dan merupakan bagian dari kebijakan efisiensi demi prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi jangan panik, toh anggaran belanja pegawai tetap aman,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membenarkan bahwa pembangunan IKN saat ini belum mengalami progres karena anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Realisasi anggaran IKN saat ini belum ada karena masih diblokir. Kita menunggu hasil efisiensi yang disetujui DPR,” kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebelum melanjutkan proyek besar seperti IKN.
